Jasa Konsultan Hukum Jabodetabek - Kins Lawfirm and Partners
Konsultan Hukum Jabodetabek
0812 1324 1028
0881 0109 17363
Menu

kinslawfirm

About kinslawfirm

Posts by :

HATI-HATI, ini akibatnya jika perusahaan menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan KBLI nya

0

Banyak orang salah kaprah jika suatu perusahaan sudah mendapatkan NIB, maka perusahaan tersebut bebas untuk menjalankan usaha apa saja, namun faktanya tidak. Nyatanya, perusahaan tersebut harus mempunyai izin usaha KBLI yang harus sesuai dengan kegiatan bisnis di suatu perusahaan. Oleh karena itu, KBLI dapat dianggap sebagai barometer izin usaha yang sama pentingnya dengan NIB. Faktanya di lapangan, banyak Legal perusahaan yang tidak paham mengenai pentingnya KBLI sehingga banyak perusahaan yang langsung saja menjalankan usahanya secara masif dan besar padahal KBLI nya belum terbit dan tidak sesuai dengan izin kegiatan usahanya. Kalau sudah begini, maka perusahaan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia dan parahnya izin usahanya dapat dicabut. Hal ini terjadi pada outlet HOLYWINGS yang sempat viral di tahun 2022 karena ternyata kode KBLI dan kegiatan usaha yang dilakukan HOLYWINGS group tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dimana KBLI nya yaitu KBLI 47221 hanya diperbolehkan menjual minuman beralkohol dan tidak untuk diminum di tempat. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan KBLI yang ada ya, dan pastikan penambahan KBLI harus dilakukan dengan perubahan Akta nya ya!!!

Apakah Karyawan Bisa Menggantikan Peran Direktur?

0

Apakah Karyawan bisa menggantikan Direktur? 

 

Bisa, namun karyawan tersebut harus ada Surat Kuasa Khusus dari Direktur kepada perusahaan seperti yang tercantum dalam Pasal 103 UU PT, dan dalam Surat Kuasa tersebut harus dan wajib tercantum

  1. Identitas Pemberi Kuasa dan Jabatannya
  2. Identitas Penerima Kuasa dan Jabatannya
  3. Jangka waktu berlakunya Surat Kuasa sejak kapan dan sampai kapan

Namun, terhadap komisaris perusahaan, tidak bisa diberikan kuasa direksi dikarenakan tugas Komisaris hanya melakukan pengawasan dan oleh karenanya tidak bisa melakukan penandatanganan perjanjian karena Komisaris hanya pengawas dalam perusahaan.

ALASAN MENGAPA PASAL 1266 KUHPER HARUS DIKESAMPINGKAN!!!

0

Sebagai praktisi hukum yang sering mereview kontrak, Pasal 1266 KUHPer adalah pasal yang cukup menyita perhatian saya hingga akhirnya saya menyimpulkan pasal ini harus dikesampingkan dalam kontrak. Untuk yang belum tahu pasalnya, isi Pasal 1266 ini mensyaratkan jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, syarat pembatalan dalam perjanjian tidak langsung berlaku, melainkan pembatalan perjanjian harus melalui penetapan putusan pengadilan (bersifat wajib). Tentu saja hal ini sangat tidak efektif, memakan biaya yang banyak, dan waktu yang terbuang. Jadi jika kita kesampingkan pasal 1266 ini, jika terjadi wanprestasi, maka para pihak bebas menentukan sendiri cara penyelesaian sengketanya, alih-alih atau daripada menyelesaikan lewat pengadilan dan membutuhkan biaya dan waktu yang lama. Ibaratnya, sudah kehilangan uang karena salah satu pihak wanprestasi, masa harus keluar duit juga untuk menyelesaikan permasalahan ini 😪 . Sudah berapa kali saya menyelesaikan perkara di pengadilan yang harusnya bisa selesai 2 bulan tetapi nyatanya lebih dari 6 bulan juga belum selesai. Selain itu, pengesampingan Pasal 1266 & 1267 KUHPerdata dalam perjanjian tidaklah melanggar hukum karena sejatinya perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik seperti yang tertuang dalam Pasal 1338 yakni “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi dalam perjanjian, jangan lupa cantumkan Pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 yaa 👌 .

Putusan Pengadilan Dapat Dikesampingkan dan Tidak Dilaksanakan, tetapi ada syaratnya!!!

0

Putusan Pengadilan merupakan suatu produk pengadilan atas adanya sengketa/dispute antara dua belah pihak atau lebih. Namun, jika dirasa para pihak tidak puas dan ingin mengesampingkan Putusan Pengadilan dan tidak ingin memakai isi putusan tersebut, maka hal ini SAH secara hukum sesuai dengan isi Pasal 1338 KUHPerdata “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi, perjanjian atas kesepakatan Para Pihak dianggap sebagai undang-undang bagi Para Pihak.

Sebenarnya hal ini sah-sah saja, mengingat dalam Pasal 1851 KUHPer disebutkan bahwa sah-sah saja untuk berdamai walaupun Pengadilan sudah memeriksa perkara . Jadi Perjanjian Perdamaian haruslah dianggap sebagai acuan putusan yang bersifat *final dan mengikat* layaknya putusan inkracht, dan bukan mengacu pada Putusan Pengadilan mengingat Para Pihak membuat Perjanjian Perdamaian ini dibuat karena memang sebelumnya sudah sepakat untuk mengesampingkan Putusan Pengadilan. Maka jika terjadi sengketa di kemudian hari, selain dan selebihnya, maka dianggap Para Pihak mengacu kepada isi Perjanjian Perdamaian, BUKAN Putusan Pengadilan.

Jangan lupa untuk membuat Perjanjian Perdamaian (Acta van Dading), usahakan dibuat oleh Pejabat yang berwenang seperti Notaris.

Sekian info yang bisa saya berikan. Semoga membantu

TipsHukum LegalAdvice LegalOpinion Perdata